Bersama Kontras Sumatera Utara, Polresta Deli Serdang Gelar Workshop Dan Diskusi Dengan Tema “Mendorong Pemolisian Berbasis HAM”

TriBrataNewsDeliSerdang – Bertempat di Aula Tri Brata Mapolresta Deli Serdang, Kontras Sumatera Utara menggelar workshop dan diskusi bersama Polresta Deli Serdang dengan mengangkat tema “Mendorong Pemolisian Berbasis HAM” pada Rabu (05/08/20).

Workshop dan diskusi dengan tema “Mendorong Pemolisian Berbasis HAM” ini turut dihadiri oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK, Waka Polresta Deli Serdang AKBP Julianto P. Sirait, SIK, SH, Kasat Reskrim Kompol Muhammad Firdaus, SIK, MH, Kasat Intelkam Kompol Amir Sinaga, SH, Kasat Lantas Kompol Rina SN Tarigan, SIK dan Kasat Narkoba AKP Ginanjar Fitriadi, SIK, SH, serta Para Insan Pers yang tergabung dalam Wartawan Unit Polresta Deli Serdang.

Hadir sebagai narasumber dari Kontras Sumatera Utara selaku Kordinator Amin Multazam, selaku Peneliti Bitra dan Koordinator Sikap serta Pasilipator Penelitian HAM Unimed Quadi Azam, selaku Staff Peneliti Rahmad Muhammad, dan selaku Staff Kampanye Dinda Azahra.

Workshop dan diskusi dengan tema “Mendorong Pemolisian Berbasis HAM” dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, dan dibuka oleh Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK. Pada kesempatan ini Kapolresta menyambut baik kegiatan diskusi ini dan berharap dari diskusi ini dapat menambah wawasan bagi personil dijajarannya bahwa Polri tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Azasi Manusia dalam pelaksanaan tugas, terlebih dalam melakukan penindakan hukum Polri tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

Sesuai dengan tema pada kegiatan diskusi ini yakni “Mendorong Pemolisian Berbasis HAM”, kegiatan pun dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber Amin Multazam dan Quadi Azam yang mengulas dan membahas Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk tujuan tersebut maka Polri membutuhkan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, ujar Amin Multazam dalam pembukaannya.

Kegiatan worshop dan diskusi pun tampak berjalan dengan sistematis dengan pembahasan point demi point dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Bukan hanya itu saja, Kontras Sumatera Utara juga menyajikan data implementasi pelaksanaan tugas Polri yang telah menjunjung tinggi nilai Hak Azasi Manusia.

“kita semua berharap Polri kedepan menjadi lebih baik dengan terus menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Azasi Manusia dalam setiap pelaksanaan tugasnya sehingga harapannya Polri benar-benar menjadi sahabat masyarakat yang dicintai masyarakat”, tutup Amin Multazam sebagai narasumber kegiatan workshop dan diskusi ini. * (Rm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *